DELI SERDANG | TRANSPUBLIK.co.id -Permasalahan pihak FPI cabang Batang Kuis dengan pemilik warung kopi terjadi di karenakan adanya penutupan secara paksa yang dilakukan oleh Ormas FPI cabang batang kuis sebanyak 8 orang yang tiba – tiba mendatangi warung kopi yang di ketahui juga menyediakan minuman tuak.
Dengan alasan bulan suci Ramadhan pihak FPI menutup paksa warung kopi milik R. Manullang yang menyebabkan terjadinya pengrusakan 4 buah kursi oleh pihak FPI cabang batang kuis.
Karena merasa keberatan pemilik warung kopi melakukan perlawanan dan terjadilah keributan disertakan salah paham.
R. Manullang mengatakan pihaknya tidak menjual tuak tetapi itu milik para supir yang membawa tuak dari luar dan diminum di warungnya.
Mengetahui hal ini Kapolresta Deli Serdang diwakilkan Kapolsek Batang Kuis langsung turun ke lapangan memanggil kedua belah pihak dan melakukan mediasi di Polsek Batang Kuis.
Hasil dari mediasi yang dilakukan, Kapolsek Batang Kuis meminta pihak warung kopi berjanji tidak akan menjual tuak lagi dan tidak mengizinkan supir – supir minum tuak di warungnya. Dan untuk pihak FPl agar tidak lagi melakukan kegiatan main hakim sendiri tanpa adanya koordinasi dengan pihak kepolisian ataupun kepala desa setempat.
Saat di konfirmasi Kapolresta Deli Serdang mengatakan “mediasi” akan terus kita lakukan antar kedua belah pihak agar tidak saling salah paham. Selain itu kita juga meminta kepada para penjual makanan ataupun minuman agar tidak menjual minuman tuak ataupun minuman beralkohol apalagi saat ini sedang bulan puasa.
“Dan untuk pihak FPI juga jangan bertindak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mari saling menjaga lingkungan kita tetap kondusif,” ucap Kombes Pol. Yemi Mandagi.
Orang nomor satu di Polresta Deli Serdang juga menghimbau kepada pihak FPI di wilayah Deli Serdang agar tidak melakukan kegiatan main hakim sendiri seperti pembubaran dan penutupan warung – warung tanpa di koordinasikan dengan pihak kepolisian.
Saya juga menghimbau kepada pihak FPI agar tidak lagi melakukan penutupan secara paksa tanpa adanya koordinasi dengan pihak kepolisian dan kepala desa karena di anggap melanggar hukum.
“Silahkan di laporkan ke Bhabinkamtibmas dan kades apabila menemukan hal yang tidak wajar, pasti akan kita respon dan tindak lanjuti untuk menghindari keributan seperti ini lagi,” tutup Kombes Yemi Mandagi.
(TP/Joe)
Komentar