TAPUT | TRANSPUBLIK.co.id – Data Penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Garoga, Kab. Taput dari Distributor ke pengecer yang diberikan oleh UD. Nasional kepada anggota DPRD Taput khususnya Komisi B diduga tidak Valid dari hasil monitoring/turun langsung ke lapangan.
Komisi B DPRD yang terdiri dari: Mangoloi Pardede (Ketua), Antonius Tambunan (Wakil Ketua), Frido Sinaga, Lucyana Siregar, Jonry T. Bolon, Herman Manalu, Bomper Sianturi, Joni Tombang Marbun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Taput dengan Dinas Pertanian, Perusda pertanian, Sekretariat Taput bagian Ekonomi dan distributor Pupuk Urea bersubsidi UD. Nasional, Senin (7/9/2020). Adapun gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut membahas tentang pendistribusian pupuk bersubsidi jenis Urea di Kec. Garoga yang datanya diduga tidak sesuai dengan temuan anggota DPRD Komisi B di lapangan dengan data laporan yang diberikan pihak Distributor.
Pada acara Rapat Dengar Pendapat tersebut Lucyana Siregar (anggota komisi B dari fraksi Nasdem) mempertanyakan kepada UD. Nasional mengenai jumlah pendistribusian pupuk bersubsidi kepada kios MR Gun yang ada di Garoga. “Data yang di berikan pihak UD. Nasional kepada Komisi B bahwa telah mendistribusikan pupuk urea bersubsidi kepada kios pengecer Mr. Gun sebanyak 21 (dua puluh satu) Ton, sedang hasil monitoring kami di lapangan sesuai pengakuan pemilik kios pengecer UD. Mr. Gun hanya menerima hanya 1 (Satu) ton saja.
“Ini jelas sudah manipulasi dan secara pribadi saya sebagai wakil rakyat sangat kecewa dan merasa prihatin, berarti bukan pupuk yang langka tetapi saya menduga ada permainan di balik semua ini, dan ini baru satu kecamatan dan mungkin juga di beberapa kecamatan lain,” tegas Lucyana.
Hal senada juga diungkapkan Antonius Tambunan (Wakil Ketua Komisi B dari fraksi Golkar). “Dalam hal selisih data ini saya sangat prihatin dan sudah jelas bahwa penyampaian pupuk bersubsidi kepada masyarakat diduga tidak tepat sasaran, dalam hal ini pihak pengusaha yang diuntungkan sedangkan para petani akan dirugikan, saya juga anak petani dan merasakan bagaimana susahnya jadi petani, jadi saya harapkan persoalan ini segera di tuntaskan dan peran Pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam masalah ini agar tidak terulang lagi kedepannya,” ungkap Tambunan.
Sementara pihak UD. Nasional menyampaikan bahwa masih ada sekitar 6 (enam) ton lagi di gudangnya yang belum didistribusikan. Kadis pertanian Taput Sey Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui dugaan perbandingan data tersebut dan pihaknya hanya mengetahui data yang ter realisasi saja.
“Kita akan telusuri perbandingan data tersebut serta menelusuri apa kendala sehingga terjadi demikian, ini adalah temuan daripada komisi B maka dalam hal ini kita serahkan kepada komisi B dalam memutuskan apa dan bagaimana nantinya,” terang Sey.
Sementara Kabag Ekonomi Pemkab Taput Fajar M Gultom menyatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali meminta data pendistribusian kepada UD. Nasional tetapi tidak pernah diberikan, hanya laporan realisasi bulanan saja yang diberikan.
Ketua komisi B Mangoloi Pardede meminta agar para Dewan di komisi B kembali turun ke lapangan untuk sinkronisasi data yang akurat.
(TP/Bob Luis)
Komentar