SERGAI | TRANSPUBLIK.co.id – Penyaluran bantuan dampak covid 19 yang menjadi pandemik nasional tampaknya para oknum yang memegang anggaran mulai penyaluran yang tidak tepat sasaran sampai tidak transparansinya data penerima bantuan. Hal ini membuat ratusan warga Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (27/5/2020) merasa kesal akan meminta pertanggungjawaban para kepala desa yang tidak transparan dalam penyaluran bantuan dampak covid-19 tersebut.
Sekretaris Lembaga Penegak Hukum Republik Indonesia (LPHRI) Kabupaten Serdang Bedagai, Mhd Amin Sembiring mengatakan bahwa, “melihat kinerja para perangkat Desa se-Kecamatan Bandar Khalifah sepertinya tidak profesional sebagaimana keluhan para warga mulai dari sistem pendataan yang dilakukan para kepala dusun dan penyaluran untuk penerima bantuan covid-19 sepertinya tidak transparan,” ucap Amin.
Saya minta lanjut Amin, para Kades agar melakukan publikasi semua nama nama penerima bantuan baik, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kabupaten, PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai) pemerintah pusat dan BLT Dana Desa (DD), Bantuan Sembako dari Provinsi, BST Kemensos dan lainnya secara transparan.
“Kepada camat, para kepala desa, dan seluruh kepala dusun yang ada di Kecamatan Bandar Khalifah untuk terus melakukan croscek data terkait bantuan yang disalurkan, dengan harapan tidak ada warga yang terdampak pandemi covid-19 tidak mendapatkan bantuan,” tutup Amin.
(TP/Willi Harianja)
Komentar