MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) agar menyelaraskan program kegiatan dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam anggaran pendapatan dan belanja dearah (APBD).
Organisasi ini diharapkan memberikan dukungan penuh bagi kinerja pemerintah.
Demikian disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi usai menggelar rapat koordinasi (Rakor) PKK dan OPD Pemprov Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (24/1). Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua TP-PKK Sumut Nawal Lubis bersama jajaran pengurus serta seluruh pimpinan OPD lingkungan Pemprov Sumut.
“Program PKK harus disesuaikan dengan program provinsi. Jadi mereka tidak jalan sendiri, tetapi bersama dengan Pemerintah Provinsi,” sebut Gubernur.
Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, lanjut Gubernur, TP-PKK merupakan pendukung utama agar kinerja Pemprov bisa berjalan lancar, terutama mencapai tujuan pembangunan yang telah termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD Provinsi setiap tahunnya.
“Jadi memang harus ada dalam anggaran. Untuk itu, harus sama dia (program). Contohnya, soal penyuluhan Narkoba. PKK tugasnya memberikan itu kepada kaum ibu. Perannya tentu berbeda dengan instansi lain seperti polisi dan Pemprov sendiri. Jadi semua ada peran masing-masing,” sebutnya.
Untuk itu, Gubernur berharap, keberadaan PKK menjadi pendukung utama setiap kebijakan dan program Pemprov. Sehingga mulai dari perencanaan program, penganggaran hingga pelaksanaannya bisa terkoordinasi dengan baik,” pungkasnya.
Sementar Ketua TP-PKK Sumut Nawal Lubis menyebutkan, beberapa program yang menjadi andalan bagi organisasi ini di antaranya Rentang Kendali melalui pembinaan kepada PKK kabupaten/kota, Program Sumut Satu Data yang menitikberatkan data dari pemerintah daerah, pembinaan virtual melalui Mari Kita Obrol Bareng (Markobar) PKK, pelatihan PKK serta rapat-rapat konsolidasi dan koordinasi bagi kabupaten/kota dan beberapa lomba terkait.
“Keseluruhan program unggulan tersebut sangat membutuhkan berbagai fasilitas dan anggaran dari OPD terkait masing-masing Pokja (kelompok kerja) yang telah terakumulasi datanya sesuai aspek dan bidang terkait secara lengkap,” jelasnya.(TP/ad)
Komentar