Medan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di gedung paripurna lantai G gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (9/6/2026).
Adapun Rapat Koordinasi ini digelar dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Medan.
Rapat Koordinasi ini dibuka Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B, didampingi Wakil Ketua, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., H. Zulkarnaen, S.K.M., Hadi Suhendra, S.H., dan Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, S.E., M.S.P., serta dihadiri Anggota DPRD Kota Medan.
Hadir sebagai narasumber Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I.2 KPK RI, Uding Juharudin, beserta Tim KPK RI untuk Wilayah Sumatera Utara, Renta Marito, Thahrira Marwah, dan Fidina Salma.
Rapat koordinasi ini mengangkat isu penting yang menjadi topik konsentrasi KPK antara lain, penetapan dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024-2026.
Kebijakan hibah, optimalisasi penggunaan aplikasi E-Audit oleh Inspektorat, serta pengadaan barang dan jasa.
Dalam sambutannya, Wong Chun Sen menyampaikan kehadiran KPK di DPRD Kota Medan merupakan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Semoga rapat koordinasi ini menambah semangat bagi kita untuk menyelaraskan komitmen DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam hal penyusunan anggaran, penegakan integritas, serta optimalisasi pendapatan daerah secara sah, untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kota Medan,”tandas Wong Chun Sen.
Selain pemaparan materi oleh narasumber, rapat koordinasi ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang tentunya dapat menambah pengetahuan dan informasi dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Medan ke arah yang lebih baik.
Komentar