Medan – Kehadiran proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang dalam Program Strategis Nasional (PSN) memicu kekhawatiran besar bagi keberlangsungan hidup para pelaku transportasi konvensional.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Datuk Iskandar Muda, mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan nasib para pengemudi angkutan kota (angkot) demi modernisasi visual kota.
Datuk menegaskan, modernisasi sistem transportasi memang sangat diperlukan untuk mengatasi kemacetan jangka panjang di Kota Medan. Namun, proses ini harus dibarengi dengan kebijakan transisi yang adil dan berpihak kepada masyarakat bawah yang terdampak langsung.
“Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru mengorbankan banyak pihak. Pengemudi angkot dan pelaku transportasi lokal harus mendapatkan perhatian serius,” ujar Datuk kepada wartawan di Medan, Rabu (10/06/2026).
Menurut Datuk, para sopir angkot selama ini menggantungkan seluruh penghasilan keluarga dari layanan transportasi umum konvensional. Masuknya proyek BRT berpotensi mematikan mata pencaharian mereka jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan antisipasi.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera merumuskan skema penyelamatan ekonomi yang jelas bagi para pekerja transportasi lokal tersebut.
Datuk juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan DPRD Kota Medan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD seharusnya diberi ruang untuk memberikan masukan sejak awal.
“Kami tidak pernah diundang dalam proses perencanaan atas kebijakan ini. Tahu-tahu proyek sudah masuk dan langsung dieksekusi. Ke depan tentu koordinasi dan komunikasi dengan DPRD harus lebih baik,” ungkapnya.
Politisi PKS ini mengingatkan agar proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang tidak menimbulkan beban baru. Proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) ini diharapkan tidak menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baik dalam proses pembangunan maupun operasionalnya kelak.
Ia menyebutkan, bahwa seluruh skema pembiayaan harus berjalan transparan. Hal ini penting agar proyek pusat tersebut tidak mengganggu program pembangunan daerah lainnya yang sangat dibutuhkan oleh warga Kota Medan.
Kendati mengkritik, Datuk menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung penuh modernisasi transportasi massal. BRT dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi.
Komentar