MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id – Rakor (Rapat Koordinasi) yang turut serta dihadiri oleh Kapoldasu Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi, Gubsu Edy Rahmayadi, Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramudito, Ketua Komisi ll DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPUD Provsu Herdensi, Ketua Bawaslu Provsu Syafrida Rahmawati, Kapolrestabes Jajaran Poldasu dan Walikota/Bupati Jajaran Provsu.
Pada Jum’at (3/7/2020), Mendagri RI Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian PhD, dan Menkopolhukam Bapak Mahfud MD menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan pilkada serentak Tahun 2020 di wilayah Sumut di Hotel Grand Aston Medan.
Mendagri dalam penyampaian pada pilkada 9 Desember 2020, “masih banyak telah zona merah yang Naskah Perjanjian Hibah Daerahnya baru menyentuh 10%, yang kemudian 5 tahapan dari 10 tahapan pelaksanaan ditunda akibat Pandemi Covid-19,” ucapnya.
Lanjutan, tahapan pada tanggal 15 Juli yang merupakan hari pemuktahiran data pontesial pemilih dibagikan ke daerah secara door to door, maka faktor anggaran harus tuntas sebelum 15 Juli. Oleh maka karena itu panitia harus lakukan rapat kerja pengawasan tersebut.
Dan anggaran pengawasan serta pengamanan Pilkada dari APBD juga dapat dibantu oleh APBN, Mendagri (Tito) menekankan anggaran NPHD harus dicairkan sebelum tanggal 15 Juli, sebelum pemuktahiran data dan door to door yang dimana pada tanggal 29 Juli, NPHD untuk KPU masih 46%, Bawaslu 47%, dan pengamanan 50%.
“Upayakan dalam kampanye virtual apabila kampanye tatap muka dengan maksimal diikuti 50 orang, agar tidak terjadi pengumpulan massa, karena saat masih pandemi Covid-19,” ucap Mendagri.
Ketua KPUD Provsu Herdensi sementara itu mengucapkan terimakasih atas atensi Mendagri dan Menkopolhukam yang telah berkenan menghadiri dalam Rakor (rapat koordinasi) Pilkada serentak 2020 di wilayah Sumut, dalam teknis kesiapan telah dirancang oleh KPUD Provsu dalam pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19.
Komitmen Ketua KPUD Provsu akan melaksanakan Pilkada serentak dengan tetap utamakan protokol kesehatan yang dapat dilaksanakan serta demokratis.
Senada juga dari Ketua Bawaslu Provsu Syafrida Rahmawati menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan ditengah pandemi Covid-19.
Maka oleh karena itu para panitia penyelenggara nantinya akan disediakan APD yang digunakan pada saat berlangsungnya proses kegiatan pemilihan tersebut.
Bidang Humas Poldasu
Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja SIK MH
AKBP MP Nainggolan
(TP/Loebis)
Komentar