MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa pembayaran digital dapat mendukung
setiap dimensi pariwisata Cleanliness, Health, Safety, and Evironment (CHSE) yang mendorong jumlah dan transaksi wisatawan.
Hal tersebut di katakan Sandiaga Uno dalam acara Bincang Bareng Media (BBM) yang di laksanakan secara Digital Jumat, (18/2/2022) di Medan.
Ia mengungkapkan bahwa Insentif MDR QRIS 0% bagi merchant mikro masih terus dilanjutkan s/d Juni 2022. Mulai Maret 2022, Bank Indonesia juga menaikkan limit transaksi QRIS menjadi Rp10 juta dari sebelumya Rp5 juta per transaksi. Launching BI Fast juga diharapkan dapat mendukung
perkembangan UMKM Indonesia
“Pertumbuhan ekonomi yang solid dan
berkelanjutan menjadi syarat utama bagi Indonesia untuk bertransformasi menuju perekonomian yang maju. Hal ini membutuhkan dukungan dari struktur transaksi berjalan yang sehat, yang didukung oleh sektor manufaktur yang kuat.“
Pelaksanaan seminar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hilirisasi sumber daya mineral, membahas potensi tantangan yangmuncul, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. GOALS Masih terdapat berbagai tantangan yang mengemuka, diantaranya dampak hilirisasi kepada perekonomian yang perlu diperluas, tantangan terkait faktor produksi, serta regulasi dalam hal implementasi industri hijau.
Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri, Ignatius Warsito memberikan gambaran mengenai tantangan dari sisi pembiayaan hijau, implementasi teknologi rendah karbon, serta bantuan teknis dan pelatihan yang diperlukan. Sementara itu, Henry Ma, Senior Economist Asian Development Bank menyampaikan tentang pentingnya peningkatan kompleksitas produk ekspor, dukungan Pemerintah yang diperlukan untuk iklim investasi, serta keterlibatan sektor swasta dan mendiskusikan insentif yang diperlukan.
Sementara Penyaluran kredit korporasi pada triwulan IV 2021 tercatat meningkat cukup tinggi (-4,5% (yoy) menjadi 6,7% (yoy)). Hal ini didorong oleh pertumbuhan jenis kredit investasi yang cukup signifikan dari terkontraksi -19,3% (yoy) pada triwulan III 2021 menjadi tumbuh 10,1% (yoy) pada triwulan IV 2021, menunjukkan sudah mulai membaiknya dunia usaha. Sedangkan kelompok kredit modal kerja tercatat mengalami perlambatan (5,9% (yoy) -> 4,4% (yoy)) didorong oleh penyaluran KUR yang belum optimal dan perbankan lebih berhati-hati memberikan
kredit pada sektor tertentu dalam rangka menghindari risiko gagal bayar.
Dari sisi sektoral, pertumbuhan kredit korporasi terjadi di seluruh sektor utama kecuali konstruksi dan PBE. Dari sisi risiko, NPL kredit investasi korporasi tercatat menunjukan perbaikan di tengah NPL kredit modal kerja yang cenderung stabil.
Survei Liaison Bank Indonesia (Des’21, diolah) Kredit Korporasi NPL Kredit Korporasi Kredit korporasi meningkat (-4,5% 6,7%) didorong oleh pertumbuhan KI (-19,3% 10,1%) Penyaluran kredit korporasi meningkat mengindikasikan mulai terjadinya optimisme korporasi pada triwulan IV 2021.
Pertumbuhan ini didukung pula dengan pertumbuhan kredit pada LU Sektor Utama seperti Pertanian dan Industri Pengolahan, namun, penurunan terjadi pada LU Konstruksi dan PBE. Penurunan LU Konstruksi disebabkan oleh kurang optimalnya penyaluran kredit yang ditujukan untuk infrastruktur. Rasio kredit bermasalah untuk jenis kredit modal kerja cenderung stabil di angka 4%, sedangkan NPL kredit investasi relatif menurun menjadi 2% pada triwulan IV 2021 NPL kredit investasi korporasi mencatatkan perbaikan kualitas kredit diikuti dengan NPL seluruh sektor utama yang cenderung stabil kecuali LU PBE.
Likert Scale Permintaan Domestik maupun Permintaan Ekspor tercatat mengalami pertumbuhan pada triwulan IV 2021, mengindikasikan sudah adanya pertumbuhan aktivitas korporasi
Pertumbuhan pembiayaan korporasi terutama dari sisi KI sejalan dengan hasil liaison Bank Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan permintaan domestik. Kredit Korporasi Sektoral
Pelaksanaan kegiatan side events diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap isu-isu strategis G20 dan perkembangan agenda utama Presidensi G20 Indonesia, yaitu “Payment System in Digital Era” and “Exit Strategy and the Post Covid-19 Scarring Effect”.
Ketua Komite II Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Abraham Adriaansz manyatakan bahwa QR Cross-border merupakan inisiatif masa depan dengan pendekatan pruden yang
dapat meningkatkan nilai UMKM dan pemulihan sektor pariwisata.
Wakil Ketua AFTECH, Harianto Gunawan, meyakinkan bahwa akseptasi pembayaran yang luas penting bagi pembayaran digital, dan menjadi aspek penting bagi pemulihan ekonomi. Ketua III KADIN, Kaspar Situmorang, juga menyampaikan bahwa transaksi cross border yang lebih handal dan terjangkau dapat membantu UMKM serta perdagangan internasional, dan mendukung kemudahan wisatawan pada sektor pariwisata. “Indonesia memiliki inisiatif untuk memperluas layanan QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang menghubungkan pembayaran antar negara (Cross-border QR) melalui
interkoneksi kode QR nasional dengan negara tetangga.
Hal ini juga menandai pencapaian
tonggak penting dalam inisiatif
Konektivitas Pembayaran ASEAN, yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi keuangan di kawasan ASEAN.(TP/tra)
Komentar