PEKANBARU | TRANSPUBLIK.co.id – Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong resmi membuka Bimbingan Teknis Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Kepenghuluan Online Nan Canggih (Sikoncang) Administrasi Aplikasi Sikoncang Kabupaten Rokan Hilir pada hari Selasa (14/2/2023) di Pekanbaru, Provinsi Riau.
Dalam pengarahannya, Bupati mengingatkan bahwa tugas admin/operator desa sangatlah berat. Oleh karena itu, dia berharap agar pejabat penghulu dan operator desa tidak diganti jika terjadi pergantian pejabat Penghulu. Menurutnya, mereka sudah dilatih melalui Bimtek yang dibiayai oleh negara.
“Nanti ganti penghulu, ganti pula operator dan kaur, selesailah kita. Habis terbuang dana Bimtek. Ini nanti kita titipkan sama datuk penghulu agar semua operator jangan diberhentikan,” kata Bupati.
Bupati juga berpesan kepada seluruh operator desa agar serius belajar agar teknologi yang digunakan bisa terserap dan tidak terbuang sia-sia. Menurutnya, korupsi tidak hanya menyangkut masalah uang, namun dalam Undang-undang Tipikor, membeli barang tapi tidak digunakan atau membangun gedung tapi tidak ditempati termasuk dalam tindak pidana korupsi.
“Ini bisa jadi temuan BPK,” cetusnya.
Bupati menambahkan bahwa teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia. Jika kita paham dengan teknologi, maka pekerjaan akan semakin efisien. Salah satu contoh buruknya sistem pendataan, ungkapnya, adalah terjadinya data ganda hingga mencapai 12 ribu. Ini menyebabkan dana penerima PKH tidak masuk dalam rekening penerima bantuan. Persoalan itu terjadi sejak tahun 2012. Oleh karena itu, secara bertahap sistem akan diperbaiki.
“Makanya secara bertahap kita akan perbaiki,” sebutnya.
Di era sekarang, semua pelayanan sudah menggunakan sistem. Beratnya tanggung jawab dan pekerjaan aparatur kepenghuluan membuat pemerintah menaikkan gaji perangkat desa hingga tingkat RT. Hal ini bertujuan agar pelayanan di desa semakin baik.
“Saya berharap seluruh operator desa mendukung program kita sepenuhnya. Jika kita tidak didukung dari bawah, maka rusaklah kita yang di atas,” ungkap Bupati.
Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Yandra mengungkapkan bahwa aplikasi Sikoncang sebenarnya sudah diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Namun, terkendala karena link database kependudukan belum dibuka oleh Dirjen Kependudukan. Oleh karena itu, pendataan dilakukan secara manual.
Pada awal Desember, Kemendagri menyetujui membuka database kependudukan dengan syarat harus melampirkan sertifikat ISO 27001. Untuk menggesa percepatan pendataan, pihaknya menggandeng perusahaan plat merah.
Yandra mengingatkan kepada seluruh admin kepenghuluan yang merupakan garda terdepan, bahwa saat ini keberadaan desa sudah bergeser kepada sistem desa cerdas dan khusus untuk di Riau, Rohil menjadi Ikon dan pilot project dari seluruh Kabupaten.
Karena itu, pemerintah pusat sudah mengamanatkan agar seluruh desa melakukan pelayanan secara online melalui aplikasi online. Aplikasi Database online di Kepenghuluan akan terkoneksi ke website Diskominfo, di mana progress kemajuan program di kepenghuluan dan tingkat keberhasilan pelayanan akan dipantau oleh pemerintah pusat.
Yandra berharap, dengan adanya aplikasi Sikoncang, pelayanan kepada masyarakat di Kepenghuluan Rohil akan semakin cepat, akurat, dan efisien. Dia juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh admin kepenghuluan untuk menyukseskan program ini.
Yandra menjelaskan bahwa Bupati menekankan pentingnya dukungan dari admin/operator desa untuk menyelaraskan program ini. Dia juga mengingatkan bahwa teknologi ada untuk memudahkan manusia dan dengan pemahaman teknologi yang baik, pekerjaan akan semakin efisien. Pelayanan masyarakat juga akan semakin baik jika menggunakan sistem online.
Dalam bimtek Bimbingan tekhnis pelatihan aplikasi Sikoncang, turut hadir owner PT Bali Putra Indonesia ibu LiLi,
perwakilan Sucofindo dari Jakarta, ketua Apdesi, Anggota DPRD Rokan Hilir, Risben, Kadiskominfo, Indra Gunawan, SE,MH dan seluruh Admin kepenghuluan se-Kabupaten Rokan Hilir. (Diskominfotik/IKP)
(TP/Budi)
Komentar