oleh

Puluhan Mahasiwa Menggelar Aksi di Kantor DPRK Kota Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE | TRANSPUBLIK.co.id – Eksekutif Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND LSM-ACUT) mengelar aksi di Kantor DPRK Kota Lhokseumawe, Senin 15 November 2021

Puluhan Mahasiwa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND Lhokseumawe Dan Aceh Utara) terlihat berjalan dari Museum Kota Lhokseumawe sambil memegang Poster, awalnya mahasiswa tersebut melakukan Orasi di taman Riayah Kota Lhokseumawe berselang berapa menit, masa aksi tersebut bergegas menuju Kantor DPRK Kota Lhokseumawe.

Setiba di Kantor DPRK Kota Lhokseumawe Mahasiswa tersebut melakukan Orasi secara bergantian.

Koordinator Aksi Martha Beruh mengatakan dalam Orasinya Sektor kesehatan Kerap di Manfaatkan untuk kepentingan bisnis, tanggung jawab negara pun dalam memenuhi kebutuhan kesehatan warganya tidak lagi di pandang sebagai sektor sosial yang fundamental bagi kemajuan bangsa yang menjadi tanggung jawab penuh negara. Kesehatan telah benar-benar menjadi kepentingan bisnis sehingga berorientasi Profit semata, urusan kemanusiaan sudah di kesampingkan dan bahkan akses terhadap kualitas kesehatan pun di ukur melalui kemampuan individu dalam membayar, tidak lagi dilihat sebagai hak universal yang di butuhkan Seorang manusia.

Baca Juga:  Kakanminvetcad I/30 Menjalin Silaturahmi dan Berikan Taliasih kepada Veteran

Sambung Martha, Sejak dua tahun kebelakang bangsa ini di landa Virus yang mematikan, kehadiran Virus Corona bukan saja mengancam kesehatan kita tetapi juga mengancam sektor publik, Ekonomi, Politik, dan Demokrasi. Tetapi bejatnya dalam situasi bangsa kita seperti ini di situ pula Segelintir orang mengambil keuntungan, kebijakan pemerintah pun semakin membingungkan salah satunya kebijakan mengenai ketetapan Harga Tes PCR yang terus berubah-ubah, bahkan harga PCR ini sempat menyentuh Angka 2 juta sejak 2020, dan saat ini harga PCR tersebut berubah menjadi 275 Ribu untuk wilayah Jawa dan Bali dan 300 ribu di luar Jawa dan Bali sehingga membuat masyarakat bingung.

Baca Juga:  Kapolsek Tanah Putih Polres Rokan Hilir Melaksanakan Kegiatan Program Solving dengan Warganya

“Kebingungan inipun semakin menjadi-jadi pada saat TEMPO melaporkan hasil Investigasinya adanya dugaan keterlibatan pejabat negara yang telah mengunakan kekuasaanya untuk bermain dalam bisnis PCR, antara lain yaitu Luhut Binsar Panjahitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) kemudian Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan laporan tersebut kuat dugaan adanya upaya Gratifikasi dan penyalahgunaan”-Kata Martha

Martha, kekuasaan yang di lakukan oleh pejabat Negara dalam melindungi kepentingan Bisnisnya sebab PT GSI Baru di dirikan pada 2020 yang lalu.

“Beberapa hari yang lalu tepatnya 04 November 2021 kedua menteri ini sudah di Laporkan ke KPK oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis PCR, namun sampai hari ini belum ada Progres dari KPK untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada kedua menteri tersebut, padahal KPK bisa saja melakukan pemeriksaan terhadap kedua menteri ini dengan menggunakan data Awal seperti Investigasi TEMPO dan ICW, tetapi langkah seperti itu belum di lakukan KPK”-ungkap Martha Beruh

Baca Juga:  Ciptakan Rasa Aman dan Putus Mata Rantai Covid-19, IPTU Bringin Jaya, SH Giat Patroli Rutin dan Dialogis

Kata Martha, maka dari itu kami menyatakan sikap:

1. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK-RI untuk segera memeriksa kedua menteri Presiden Jokowi Dodo yang di duga terlibat dalam Bisnis PCR antara lain Luhut Binsar Panjahitan (Menko Marves) dan Erick Thohir (Mentri BUMN)
2. Meminta kepada KPK yang sedang bekerja di Aceh segera Menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi kapal Aceh hebat.
3. Meminta kepada KPK untuk melakukan sapu bersih koruptor di 23 Kabupaten/kota di Aceh.
4. Mendorong KPK untuk mengaudit kekayaan Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya karena banyaknya terindikasi Kasus korupsi.

(ns: Munzir)

Komentar

Berita Terkini