oleh

Bupati Rohil Resmikan Green Village di Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan

ROKAN HILIR | TRANSPUBLIK.co.id – Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong secara langsung meresmikan green village atau desa hijau di Teluk bano II, Kecamatan Pekaitan, Kamis (26/8/2021).

Acara tersebut dihadiri tenaga ahli Kementrian LHK Dr Afni MSi, Wakil Bupati Rohil H Sulaiman, beberapa Kepala OPD, Camat Pekaitan serta beberapa unsur lainnya.

Peresmian green village ditandai dengan penanaman pohon oleh Bupati bersama tenaga ahli kementerian LHK di dampingi Wakil Bupati H Sulaiman. Dimana, pohon yang akan ditanam ada sebanyak 5 ribu pohon.

Baca Juga:  Dit Lantas Polda Sumut Cegah Fatalitas Kecelakaan dan Perketat Prokes

Kegiatan tersebut dimobilisasi oleh anak-anak mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, Hipemarohi, Ikatan Keluarga Mahasiswa Pekaitan yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Untuk di Riau ibu menteri menyiapkan 1 juta pohon.

Bupati Rohil Afrizal Sintong dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah memobilisasi peresmian desa hijau tersebut.

“Kegiatan ini sangat luar biasa, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sangat mengapresiasi anak-anak mahasiswa bahkan sampai Rektor Unilak pun ikut turun melakukan penanaman pohon sebanyak 5 ribu pohon ini,” katanya.

Baca Juga:  Diduga KKB, Pelaku Penembakan Terhadap Prajurit TNI, Anggota Satgas Apter TNI AD, Kodim Persiapan Intan Jaya

Bupati juga mengatakan bahwa, dirinya telah menyampaikan kepada perwakilan kementrian agar tidak hanya 5 ribu pohon saja yang sampai ke Rohil.

“Kalau bisa 2 juta pohon pun kita tampung, kita bagikan ke seluruh kepenghuluan yang ada di Rohil,” sebutnya.

Tak hanya itu, Bupati juga menyampaikan mengenai RT RW di Rohil. Dimana katanya, Rohil saat ini 70 persen masih masuk dalam kawasan hutan.

Baca Juga:  Polsek Pujud Berhasil Menangkap Pelaku Perkara Dugaan Penganiayaan

“Kita meminta agar RT RW itu diubah kembali karena banyak lahan ataupun kebun masyarakat Rohil yang dinyatakan masih dalam kawasan hutan sehingga masyarakat sangat susah untuk mengurus sertifikat nya. Kita harap kedepan nya ini akan jadi perhatian khusus oleh Kementerian LHK,” pungkasnya. (rilis)

(TP/Budi)

Komentar