MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id — Silaturahmi Dewan Pimpinan Pusat Komite Masayarakat Danau Toba dengan Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan di Gedung Raja Inal Siregar Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (11/3/2020) sekitar pukul 10.00 WIB s/d selesai.
Adapun Thema pada acara tersebut yakni “Percepatan Wisata Danau Toba Mendunia Era Jokowi.”
Diawali dengan menyanyikan lagu INDONESIA RAYA , doa yang dipimpin oleh Ustadz H. Burhan Saragih dan beberapa Tarian daerah Lintas Etnis.
Ketua Panitia Acara Pelaksana Kegiatan Bpk. Parulian Tampubolon dalam sambutannya mengatakan mengundang FORKOPIMDA SUMUT dan seluruh Komite Masyarakat Danau Toba se – Sumut serta seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan Danau Toba.
Ketua Komite Masyarakat Danau Toba (KMD) Bpk. Edison Manurung mengatakan bahwa KMD merupakan jembatan emas antara Pemerintah selaku regulator dan masyarakat di sekitar Danau Toba untuk mempercepat Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Internasional.
Sementara Sonny S Manalu Wakil MENSOS mengatakan bahwa warga sekitar Danau Toba khususnya dan masyarakat Sumut pada umumnya harus dapat menjadikan Danau Toba sebagai industri pariwisata sehingga dapat mengangkat perekonomiannya dan siap menjadi tuan rumah yang baik bagi Wisatawan lokal maupun Wisatawan Mancanegara, sementara itu Gubernur Sumut diwakili oleh Kepala Kesbangpol Sumut Anton Siahaan, mengatakan akan siap bekerja sama dengan KMD dan elemen masyarakat lainnya untuk mempercepat Danau Toba sebagai destinasi wisata Internasional.
Di akhir acara diberi kesempatan oleh Ketua Panitia Acara sesi untuk dialog interaktif kepada tiga orang undangan untuk bertanya atau memberikan saran dalam Silaturahmi tersebut yang dipandu oleh Setia Pandia (mc. senior), salah satu peserta dialok interaktif tersebut adalah Ustadz Martono, Ustadz yang di kenal oleh warga sumut sebagai Ustadz yang energik dalam merawat kebhinnekaan memberi saran kepada KMD agar menjembatani antara masyarakat yang menolak wacana wisata halal/ syariah, enggan wacana menjadikan danau toba sebagai kawasan wisata halal/syariah.
Dengan demikian Destinasi Wisata Internasional harus lepas dari kepentingan Agama tertentu, sehingga akan dapat menarik Wisatawan Manca negara menanggapi masukan dari ustadz martono, Rahmansyah Sibarani Wakil Ketua DPRD Sumut juga mengatakan tidak akan pernah ada lebel wisata halal/syariah di danau toba dan daerah lainnya di Sumut dan pastinya.
DPRD SUMUT tidak akan pernah mengesahkan Perda tentang Wisata Halal/ Syariah. Selesai dialog interaktif acara ditutup dengan foto dan makan siang bersama yang cukup hangat dengan rasa Persaudaraan bersama.
(TP/Joe)
Komentar